Halaman

Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

TEMPO.CO - Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta sudah lewat setahun namun Amien Rais masih mengkritik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta.


Dalam acara penganugerahan gelar Pendekar  Kehormatan  Perguruan Silat Tapak Suci Muhammadiyah untuk Gubernur DKI Anies Baswedan, Amien Rais masih membicarakan kekalahan Ahok dalam pilkada Jakarta. 

Dalam pidatonya, Amien Rais mengungkit kontroversi pernyataan Ahok mengenai Alquran Surat Al-Maidah Ayat 51. Menurut mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu, Ahok kalah karena menyebut salah satu surat dalam Alquran tersebut.


"Terbukti dulu Ahok keok karena mengganggu Al-Maidah 51. Jadi, para pengganggu, saya ingatkan harus hati-hati," katanya di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini, Minggu, 11 Februari 2018.

Ahok kini menjalani hukuman dua tahun penjara di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, setelah divonis  bersalah dalam perkara penistaan agama. Ahok mengutip Surat Al-Maidah Ayat 51 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, untuk menerangkan bagaimana serangan terhadap dirinya menjelang Pilkada DKI.  


Amien Rais mengibaratkan orang beriman sebagai lebah penghasil madu yang menyehatkan. Meski tampak sibuk mengumpulkan madu, jangan sekali-kali mengganggu lebah. "Lebah yang berguna untuk manusia itu, kalau diganggu akan bangkit akan menyengat dan menghabisi para pengganggu itu. Jadi, jangan diganggu," ujar mantan Ketua MPR ini. ***

Pilkada DKI Sudah Lewat, Amien Rais Masih Kritik Ahok


DETIK NEWS - Selain bicara mengenai harga bahan pokok, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melaporkan adanya panggilan Polda Metro Jaya. Sandiaga dijadwalkan diperiksa besok, Selasa (30/1) sebagai saksi kasus dugaan penggelapan lahan.


"Saya pribadi memberikan laporan bahwa ada panggilan ke Polda besok," ujar Sandiaga usai bertemu Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).

Kepada Prabowo, Sandiaga, menjelaskan kasus dugaan penggelapan lahan yang sudah terjadi sekitar 21 tahun lalu. Kasus ini menurut Sandiaga diangkat lagi pada masa Pilkada DKI. 


"Pak Prabowo menyatakan bahwa supaya kooperatif dan bahwa ini murni keperdataan dan ada gugatan perdata sekarang yang berlangsung dan dengan keyakinan saya haqul yakin bahwa saya tidak pernah terlibat apalagi merugikan negara. Tidak ada yang ditutupi. Jadi besok perintah Beliau untuk kooperatif dan memastikan membantu tugas kepolisian," tutur Sandiaga.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan Sandiaga dijadwalkan diperiksa pada siang hari, Selasa (30/1). Namun pihak Polda belum memutuskan jam pemeriksaan.


Pada pemeriksaan sebelumnya, Sandiaga membantah menerima uang hasil penjualan sebidang lahan senilai Rp 8 miliar yang diadakan pelapor. Sandiaga sudah menyatakan kooperatif bila polisi masih memerlukan keterangannya dalam kasus dugaan penggelapan tanah di Curug, Tangerang. (***)

Sandiaga Lapor ke Prabowo soal Panggilan Polda Terkait Kasus Tanah


Liputan6.com - Fraksi PDIP berencana mengajukan hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam Penataan Tanah Abang. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan tengah mengkaji kemungkinan itu.


"Sejak awal jalan (Tanah Abang) ditutup kami langsung mempertimbangkan ajukan hak interpelasi," kata Gembong saat dihubungi, Selasa (23/1/2018).

Fraksi PDIP kini tengah berkonsolidasi dan melobi semua fraksi. Harapannya, inisiatif interpelasi bisa meraih banyak dukungan di DPRD.


"Kebijakan yang kontraproduktif dan melanggar perda. Kita lobi semua fraksi (ajukan interpelasi)," katanya.

Berdasar Pasal 322 UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), hak interpelasi adalah hak DPRD Provinsi untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.


Gembong menilai kebijakan penataan Tanah Abang bermasalah. Ia berpendapat, penataan Tanah Abang ala Anies-Sandi berpotensi mengadu domba antara PKL dan sopir angkot.

Kondisi arus lalu lintas yang macet di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (23/12). Penataan kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, dianggap sejumlah warga khususnya pengendara memperparah kemacetan di sekitarnya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Sebab, di satu sisi PKL dimanjakan denggan penutupan jalan dan diberi tenda legal sedangkan sopir justru dibatasi.


"Ini sama saja ngadu domba PKL dengan sopir kan," katanya.

Penutupan jalan merugikan pengemudi angkutan umum. Penghasilan mereka yang menurun drastis karena adanya penutupan jalan. Hal itu memicu demo sopir angkot.


"Mereka pendapatan turun banyak, tentu mereka teriak minta tolong dan protes," pungkas Gembong. (***)

Fraksi PDIP Galang Dukungan untuk Ajukan Hak Interpelasi ke Anies


VIVA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas kepada semua calon Gubernur agar memiliki modal untuk bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di daerah yang diincarnya.


Hal itu diungkapkan Prabowo dalam suatu pidato di sebuah pesantren di daerah Bondowoso pada bulan Juli 2017 yang terekam video. Video yang berdurasi dua menit tersebut pun viral di media sosial.

Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan alasan dia mau mengusung calon di setiap pilkada.


"Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada dia (calon gubernur)? Ente punya uang enggak? Saya tidak tanya Anda lulusan mana, saya tidak tanya Anda prestasinya apa, saya tidak tanya, Anda pernah nulis buku apa. Saya tidak tanya, Anda mau jadi gubernur pernah jadi bupati enggak? Pernah jadi camat enggak? Yang saya tanya, ente punya uang berapa?" kata Prabowo di video tersebut.

Prabowo menceritakan, banyak orang hebat dan pintar yang bisa menjadi pemimpin daerah, tetapi tidak memiliki uang sebagai modal bertarung.


"Sedih saya. Ada orang hebat, orang pintar, orang maju, orang berakhlak enggak punya uang. Banyak rekan-rekan saya, junior saya pemimpin baik di TNI, jenderal ini jenderal itu luar biasa orang-orang ini. Jenderal yang enggak korupsi ya enggak punya uang. Tahu enggak pensiunnya letjen bintang 3? Hanya Rp4 juta," ucap dia.

Menurut Prabowo, jika ingin mengikuti pilkada di suatu daerah, uang yang disiapkan setiap calon harus banyak.


"Kalau mau jadi gubernur minimal Rp300 miliar. Itu paket hemat. Untung kita di Jakarta kemarin ada Sandi (Sandiaga Uno) yang punya duit-duit dikit lah. Tetapi ada beberapa orang kayak Sandi. Kalau wajah kalian ini susah jadi Gubernur. kalau saya Raba-raba ini seperti sulit. Karena enggak punya Rp300 M," kata Prabowo sembari diiringi gelak tawa para santri yang hadir dalam acara tersebut.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti, mengaku dimintai uang Rp40 miliar oleh Prabowo Subianto, untuk mengeluarkan rekomendasi kepadanya terkait pencalonan gubernur di Pilkada Jawa Timur.


La Nyalla menceritakan, diberi surat tugas oleh Prabowo pada tanggal 9 Desember 2017 untuk mengumpulkan dukungan partai dalam pencalonannya. Selain itu, dia juga diminta Prabowo untuk menyiapkan uang saksi untuk seluruh TPS di Jawa Timur sebesar Rp40 miliar. (***)

Prabowo: Mau Jadi Gubernur, Ente Punya Uang Berapa?


TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tidak ada mahar yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilkada DKI Jakarta 2017.


Dia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi kabar kader Gerindra La Nyalla Mattalitti yang dimintai mahar Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk Pilkada Jawa Timur 2018.

"Tidak ada mahar (pada Pilkada DKI), enggak ada, sama sekali enggak ada," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (12/1/2018).


Anies menjelaskan, dana yang digunakan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 berasal dari patungan dia, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, dan timnya. Sebab, pilkada dipastikan membutuhkan biaya.

"Kalau bisa dibilang ya semuanya kemarin itu iuran sehingga terjadi gerakan, semuanya terlibat. Jadi, bahwa proses politik memerlukan biaya itu benar, tapi bahwa calon, kami harus membayar, itu tidak ada," kata Anies.


Sandiaga juga menyampaikan hal serupa. Dia menyebut Prabowo tidak pernah meminta mahar kepada calon kepala daerah yang diusung partainya. Namun, setiap kontestasi politik pasti memiliki biaya.

La Nyalla Mattalitti mendapat surat mandat dari Prabowo pada 11 Desember 2017. Surat mandat tersebut berlaku 10 hari dan berakhir pada 20 Desember 2017.


Dalam surat nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 itu dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai calon gubernur Jawa Timur sedang diproses DPP Partai Gerindra.

Selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta menyiapkan kelengkapan pemenangan. Salah satu kelengkapan pemenangan, kata La Nyalla, ia diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo. Uang itu digunakan untuk saksi dalam Pilkada Jawa Timur.

BACA : Anies Ingin HGB Reklamasi Dibatalkan, Yusril: Itu Tidak Mudah

Permintaan itu dilakukan saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, 10 Desember 2017, bertepatan dengan Gerindra mengumumkan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat.

"Saya dimintai uang Rp 40 miliar. Uang saksi disuruh serahkan tanggal 20 Desember 2017, kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasi," ujar La Nyalla seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (11/1/2018).


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai wajar jika La Nyalla diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur.

Menurut Arief, uang itu memang dibutuhkan untuk keperluan membayar saksi di tempat pemungutan suara (TPS). (***)

Anies Baswedan: Tidak Ada Mahar, Kemarin Itu Iuran


NEWS.DETIK.COM - La Nyalla Mattalitti bicara panjang-lebar soal kegagalannya maju di Pilgub Jawa Timur 2018. La Nyalla menyebut ketidakmampuan memenuhi permintaan uang dari Partai Gerindra membuatnya urung direkomendasikan sebagai bakal cagub Jatim.

Dalam konferensi pers di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2017), La Nyalla merinci proses dirinya saat berupaya mendapatkan rekomendasi dari Gerindra. Semua dimulai saat dia diundang Prabowo menghadiri deklarasi pasangan Mayjen (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu, yang diusung di Pilgub Jabar 2018.
"Saya diundang Pak Prabowo tanggal 9, ada acara deklarasinya Pak Sudrajat. Saya dipanggil di dalam ruang kerjanya dan di situ ada Saudara Sugiono, ada Saudara Prasetyo, dan Pak Prabowo sendiri, menanyakan kesiapan saya," ucap La Nyalla.

Saat ditanya soal kesiapan maju ke Pilgub Jatim, La Nyalla menyanggupi. Lalu, La Nyalla menyebut pembahasan uang mulai disinggung Prabowo.

"Kemudian Pak Prabowo mengatakan apakah saya siap uang, saya bilang saya siap kalau masalah uang. Dia tanya lagi, 'Bisa kapan uang?' Saya bilang, 'Nanti saja, Pak, setelah rekom selesai, saya ada pengusaha-pengusaha muslim,'" tutur La Nyalla.
Mantan Ketum PSSI itu mengatakan dirinya juga sudah menyiapkan uang sebesar Rp 5,9 miliar. Namun respons Prabowo saat itu membuatnya kaget.

"Dan saya sampaikan kalau saya sudah kasih keluar uang Rp 5,9 miliar diterima oleh Saudara Daniel dan sudah disampaikan ke Saudara Fauka. Nah, uang ini sudah keluar dan Pak Prabowo, dia juga kaget, ya saya ditanya, ya saya ngomong apa adanyalah," jelas La Nyalla tanpa merinci lebih jauh.

"Sambil Pak Prabowo marah-marah sama saya, maki-maki saya. Saya dalam hati, nih orang kok sakit apa? Kok ngomongin duit Pilpres 2014, emangnya saya ikut campur sama duit Pilpres 2014," imbuh La Nyalla.
La Nyalla menegaskan Partai Gerindra meminta uang sebelum mengeluarkan rekomendasi untuknya di Pilgub Jatim 2018. Dia merinci total uang yang telah dikeluarkannya.

"Yang pasti saya sudah keluar uang Rp 5,9 miliar. Saya juga sudah buka cek Rp 70 miliar sudah dibawa oleh Saudara Daniel ke Hambalang, Hambalang juga saya nggak tahu. Dan saya sudah sampaikan semua ini juga cair, kalau semua ini sudah resmi jadi calon gubernur, belum apa-apa saya udah diperes," tuturnya. 

Menurut La Nyalla, Waketum Gerindra Fadli Zon terlibat dalam proses upaya pencalonan dirinya maju di Pilgub Jatim 2018. Soal dimarahi Prabowo, La Nyalla juga sempat menceritakannya kepada Fadli.
"Fadli Zon. Saya kan ditelepon sama Fadli Zon, 'Ini saya, Mas, ini untuk apa saya dipanggil sama 08, dimaki-maki, dimarah-marahin dan disuruh serahkan uang saksi? Loh saya datang ke sana itu buat dampingi ngasih rekom (Sudrajat), kok saya dimaki-maki, loh saya ini siapa? Prabowo ini siapa? Saya bukan pegawai dia, kok dia maki-maki saya?'" ucapnya.

Daniel yang disebut La Nyalla bernama lengkap Tubagus Daniel Hidayat. Ia merupakan bendahara saat La Nyalla berniat maju di Pilgub Jatim. Daniel, yang juga hadir dalam konferensi pers, menjelaskan lebih lanjut soal syarat uang itu.

"Saya dikerjain oleh oknum F ini dan dia mengancam saya, 'Di belakang saya ada ketua asosiasi advokat.' Wah, sombong sekali, saya juga advokat. Saya ini ada 13 rekaman foto uang sampai ke rumahnya oknum F ada semua. Percakapan dari oknum F ini selalu saya rekam," ungkap Daniel. 
"Awalnya saya ngasih nggak pakai saksi, tapi saya dibilangin sama temen saya, 'Masak elu ngasih duit Rp 2 M nggak pakai saksi?' Karena nggak mau pakai tanda terima, akhirnya saya kalau mau nyerahin ke oknum F, saya masukin ke kantong HP saya, saya matikan (layar) HP saya, terus saya rekam. Jadi setiap transaksi ada rekamannya. Untuk ini-itu," imbuh Daniel. 

Elite-elite Gerindra membantah tuduhan La Nyalla. Waketum Gerindra Fadli Zon menegaskan Prabowo tak pernah meminta duit ke La Nyalla. (***)

 BACA JUGA : Fadli Zon Bantah Tudingan La Nyalla Soal Prabowo Minta Duit Miliaran

 BACA JUGA : Bantah Prabowo Minta Miliaran Ke La Nyalla, Gerindra: Bukan Mahar

 BACA JUGA : Waketum Gerindra: Kalaupun La Nyalla Diminta Rp 40 M, Itu Untuk Saksi

Gagal Maju di Jatim, La Nyalla Tuding Prabowo Minta Duit Miliaran


JPNN.COM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali melontarkan kecaman keras pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno.

Salah satu yang membuat Said meradang adalah keputusan Anies-Sandi terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3,6 juta.

Menurut Said, Anies-Sandi lebih kejam daripada mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Mau ganti Ahok tapi kelakukannya lebih bejat dari Ahok. Ahok masih mending. (Dia) nggak berbohong meski kata-katanya kasar. Namun, ini (Anies-Sandi) santun, cerdas, tapi pembohong, pendusta, ingkar janji," kata Said saat berorasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11).

Saat Pilkada DKI 2017, sambung Said, Anies-Sandi memiliki kontrak politik dengan dirinya dan serikat pekerja lainnya.

Kontrak politik tersebut adalah menetapkan UMP DKI di atas Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015.

"Dia adalah pendusta, pembohong, dan ingkar janji,” kata Said.

Said juga mengkritisi pernyataan Sandi yang menggratiskan TransJakarta bagi para buruh. Menurut Said, aturan tersebut mendompleng program yang digagas Ahok.

"Sandi mengatakan bahwa ada gratis Transjakarta. Itu omongan Ahok. Dia ulangi omongannya Ahok," kata Said. (***)

Ahok Kasar Namun Jujur, Anies-Sandi Santun Tapi Pembohong


KUMPARAN.COM - Sebanyak 4 partai politik yaitu Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura, sudah menyatakan diri akan mendukung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang. Lantas bagaimana dengan PKS, apakah turut mendukung Jokowi? 

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengisyaratkan bahwa PKS menutup pintu rapat-rapat terhadap Jokowi. PKS menyatakan bakal mendukung Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto.

"Tentu PKS mempertimbangkan faktor Pak Prabowo yang sekutu PKS selama ini selalu bersama-sama, dan berharap persekutuan ini bisa berlanjut," ujar Hidayat di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9).

Hidayat berharap Prabowo bisa terus menaikkan elektabilitasnya guna dapat bersaing dengan Jokowi di 2019 nanti, sehingga bisa dipilih oleh rakyat Indonesia.

"Meningkatkan kinerja Pak Prabowo, meningkatkan ketokohannya sehingga rakyat memberikan pilihan ke Pak Prabowo," katanya.

Namun demikian, kata Hidayat, partai besutan Sohibul Iman itu sangat terbuka untuk bisa mengusung kader sendiri di Pilpres mendatang. Apabila uji materi ambang batas pencalonan presiden atau presidensial treshold 0 persen dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)‎.

"Kalau dikabulkan 0 persen tentu lebih l‎eluasa dan sangat mungkin mencalonkan kader PKS sendiri," pungkasnya. (***)

PKS Harap Prabowo Naikkan Elektabilitas Demi Tumbangkan Jokowi di 2019

Langganan: Postingan (Atom)